Jokowi Mengancam Kepala Rumah Sakit Yang Memunggut Biaya Pasien Kartu Indonesia Sehat,

ANCAMAN PRESIDEN UNTUK KEPALA RUMAH SAKIT DAN DOKTER KARTU INDONESIA SEHAT,


KBRN, Jakarta : Presiden Joko Widodo mengancam akan mencopot Dokter hingga Direktur Rumah Sakit yang memungut biaya kepada pasien pengguna Kartu Indonesia Sehat atau KIS. Ancaman yang disampaikan Presiden saat menyerahkan bantuan sosial kepada masyarakat di Halmahera Utara tersebut, memberi sinyal bahwa sebenarnya masih ada permasalahan dalam layanan kesehatan bagi masyarakat pemegang Kartu Indonesia Sehat. Keterbatasan fasilitas Layanan, Kecepatan Layanan, tambahan biaya bagi pasien dan perbedaan layanan dibanding pasien umum masih menjadi permasalahan yang sering dikeluhkan masyarakat.

Harus diakui keinginan Pemerintah untuk memberikan jaminan kesehatan bagi warganya, realisasinya dari waktu ke waktu terus mengalami peningkatan, baik dari sisi jumlah atau kuantitas peserta yang dicover maupun kualitas layanannya. Namun harus diakui pula sejumlah permasalahan masih mewarnai pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional JKN yang ditangani BPJS Kesehatan. Termasuk Kartu Indonesia Sehat di dalamnya.

Bukan pekerjaan mudah bagi Pemerintah untuk dapat mewujudkan layanan kesehatan secara merata dan maksimal kepada seluruh warganya. Jumlah penduduk yang lebih dari 250 juta jiwa dimana sebagian masih berada di bawah garis kemiskinan, kondisi Geografis Indonesia, Keterbatasan fasilitas kesehatan dan keterbatasan tenaga medis menjadi permasalahan utama. Kendala lain yang tidak kalah penting adalah Defisit anggaran sangat besar yang masih dialami oleh BPJS Kesehatan, secara tidak langsung pasti akan mempengaruhi layanan kesehatan bagi masyarakat peserta JKN. Disinilah dibutuhkan solusi dan komitmen dari Pemerintah.

Untuk mengurangi defisit, pemerintah memang telah menaikkan iuran BPJS, meki baru ditujukan untuk kelompok penerima bantuan iuran dan peserta mandiri. Akibatnya Defisit yang dialami BPJS hampir dapat dipastikan masih akan terus terjadi. Apalagi kenaikan iuran yang ditetapkan pemerintah dinilai masih belum mendekati angka ideal untuk prasyarat sebuah layanan maksimal bagi peserta JKN. Namum bukan berarti Pemerintah lantas harus menyerah pada kondisi tersebut, dan tidak segera mencari solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan di lapangan.

Akar persoalan JKN adalah belum semua anggota masyarakat menjadi peserta. Masyarakat yang sudah menjadi pesertapun tidak semuanya patuh membayar iuran. Hanya sebagian peserta mandiri taat membayar iuran. Untuk itu, perlu mekanisme yang memastikan iuran dapat dipungut dari semua peserta. Persoalan lain adalah pembayaran ke rumah sakit yang kurang cepat dan dinilai masih kurang untuk dapat memberi layanan yang baik. Kekurangan tenaga kesehatan dan rumah sakit penyedia layanan juga menjadi kendala.
Menjadikan masyarakat sehat adalah kewajiban pemerintah dan hak rakyat. Karena itulah sudah seharusnya kendala yang muncul dalam pelaksanaan JKN harus dicarikan solusinya. Evaluasi dan perbaikan seluruh system JKN harus terus dilakukan.

Sumber/Komunitas Orang Jawa Timur/KBRN

Tweet

Jangan sampai ketinggalan postingan-postingan terbaik dari Social Humanity. Berlangganan melalui email sekarang juga:

Atau sobat juga bisa follow Social Humanity dengan m7engklik tombol di bawah ini:

Artikel keren lainnya:

Ditulis oleh Unknown pada tanggal 9 Apr 2016